BEST PROFIT – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan negara tahun 2018 tembus 102,5% dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Capaian tersebut juga menjadi yang pertama dibukukan oleh pemerintah dan APBN tahun 2018 juga menjadi yang pertama sejak 15 tahun tidak lagi melakukan anggaran perubahan. BESTPROFIT
Pemerintah juga mencatat belanja negara di tahun 2018 cukup tinggi, namun hal tersebut harus tercoreng karena tercatat bahwa belanja subsidi khususnya energi bengkak dari yang dialokasikan dalam APBN. PT BESTPROFIT
Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan negara hingga akhir Desember 2018 tembus 102,5% atau setara Rp 1.942,3 triliun atau 102,5% dari target APBN yang sebesar Rp 1.894,7 triliun. PT BEST PROFIT
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan capaian realisasi kinerja APBN 2018 ini tidaklah mudah mengingat gejolak perekonomian global banyak memberikan dampak pada Indonesia.
Sri Mulyani menyebut, realisasi penerimaan negara itu ditopang oleh penerimaan perpajakan yang mencapai Rp 1.928,4 triliun atau 101,8% dari target sebesar Rp 1.893,5 triliun.
Selanjutnya, ditopang juga oleh pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang realisasinya Rp 407,1 triliun atau tembus 147,8% dari target yang sebesar Rp 275,4 triliun. Sedangkan hibah realisasinya Rp 13,9 triliun atau tembus 161,4% dari target Rp 1,2 triliun.
“Dengan situasi ini maka APBN 2018 dan ini ingin disampaikan pertama kali dalam 15 tahun UU APBN tidak dilakukan perubahan, tidak ada UU APBN perubahan, APBN KiTa pelaksanaan 2018 sangat baik dan optimal,” jelas Sri Mulyani.
Sedangkan untuk belanja negara, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa realisasinya sampai akhir Desember 2018 sebesar Rp 2.202,2 triliun atau 99,2% dari target Rp 2.220,7 triliun.
Capaian tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat yang realisasinya Rp 1.444,4 triliun atau 99,3% dari target Rp 1.454,5 triliun. Adapun, belanja pemerintah pusat itu terdiri dari anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) realisasinya Rp 836,2 triliun atau 98,7% dari target Rp 847,4 triliun. Lalu untuk belanja non K/L realisasinya Rp 608,2 triliun atau 100,2% dari target Rp 607,1 triliun.
Belanja negara juga dialokasikan untuk transfer ke daerah dan dana desa (TKDD), yang mana realisasi sampai akhir Desember 2018 sebeesar Rp 757,8 triliun atau 98,9% dari target Rp 766,2 triliun.
Namun jika dilihat lebih dalam lagi, anggaran subsidi energi dalam APBN 2018 bengkak Rp 59 triliun. Angka ini diperoleh dari selisih antara realisasi anggaran subsidi energi sebesar Rp 153,5 triliun dengan pagu dalam APBN Rp 94,5 triliun.
Menurut catatan Kementerian Keuangan subsidi BBM dan elpiji 3kg tembus 207% atau mencapai Rp 97 triliun dari alokasi Rp 46,9 triliun. Subsidi BBM dan elpiji 3kg ini bengkak Rp 50,1 triliun.
Sedangkan untuk subsidi listrik tembus 118,6% atau sebesar Rp 56,5 triliun dari alokasi sebesar Rp 47,7 triliun atau bengkak Rp 8,8 triliun.
Sri Mulyani mengatakan angka defisit anggaran pada tahun 2018 menjadi yang paling terkecil jika dihitung dari tahun 2012. Dia menyebut, defisit anggaran pada 2018 realisasinya 1,76% atau Rp 259,9 triliun dari target yang sebesar 2,19% atau Rp 325,9 triliun.
“Dari sisi defisit angka 1,76% itu terkecil yang dibukukan dibandingkan tahun 2012 sampai sekarang, jadi kita angka defisit terkecil,” kata Sri Mulyani saat Konferensi Pers APBN 2018 di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (2/1/2018).
Defisit anggaran 1,76% atau Rp 259,9 triliun pada 2018 berasal dari penerimaan negara berhasil dibukukan Rp 1.942,3 triliun dan belanja negara Rp 2.202,2 triliun.
Jika dilihat data Kementerian Keuangan, realisasi defisit anggaran pada 2012 sebesar 1,86%, pada 2013 sebesar 2,33%, pada 2014 sebesar 2,59%, pada 2016 sebesar 2,49%, dan pada 2017 sebesar 2,51%.
Sumber : Detik
PT BESTPROFIT FUTURES 