Fakta Seputar Utang RI Tembus Rp 4.000 Triliun

2c043bb9-0836-4309-8630-4e56573a1356_169

PT BESTPROFIT Kementerian Keuangan mencatat jumlah utang pemerintah telah menembus angka Rp 4.034,8 triliun per akhir Februari 2018 atau rasionya 29,24% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Jumlah utang pemerintah per Februari tahun ini juga tumbuh 13,46% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan per akhir 2017 maka terjadi kenaikan Rp 96,4 triliun. BEST PROFIT

Lalu bagaimana fakta seputar utang pemerintah yang tembus Rp 4.034,8 triliun? BESTPROFIT

Simak selengkapnya di sini: PT BESTPROFIT FUTURES

Dalam keterangan tersebut dijabarkan bahwa utang pemerintah sebesar Rp 4.034,80 triliun tersebut terbagi dalam pinjaman luar negeri yang mencapai Rp 771,76 triliun dalam bentuk pinjaman bilateral Rp 331,24 triliun, pinjaman multilateral Rp 396,02 triliun, pinjaman komersial Rp 43,32 triliun dan pinjaman suppliers Rp 1,17 triliun.

Sementara pinjaman dalam negeri tercatat sebesar Rp 5,78 triliun.

Di sisi lain, tercatat juga utang dalam bentuk surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 3.257,26 triliun yang terdiri dari SBN dalam denominasi rupiah sebesar Rp 2.359,47 triliun dan Rp 897,78 triliun.

Catatan total utang tersebut setara dengan 29,24% terhadap PDB.

Total utang pemerintah hingga akhir Februari 2018 sebesar Rp 4.034,80. Catatan total utang tersebut setara dengan 29,24% terhadap PDB.

Bagaimana dengan negara lain?

Mengutip data dari situs Kementerian Keuangan, berjudul APBN Kita, total utang terhadap PDB RI tergolong rendah.

Hal tersebut karena dibandingkan dengan total utang terhadap PDB berbagai negara dengan tingkat ekonomi yang setara dengan Indonesia atau peer countries.

Begini datanya:

Vietnam 63,4 persen,
Thailand 41,8 persen,
Malaysia 52,7 persen,
Brasil 81,2 persen,
Nikaragua 35,1 persen,
Irlandia 72,8 persen

Masih mengutip APBN Kita, Jakarta, Kamis (15/3/2018). Dari Rp 4.034,8 triliun sebesar 19,27% atau Rp 777,54 triliun untuk pinjaman pinjaman dalam negeri sebesar 0,14% atau sebesar Rp 5,78 triliun, dan 80,73% diperuntukan kepada surat Berharga Negara (SBN) yang yang nilainya Rp 3.257,26 triliun.

Dalam APBN Kita hingga Februari 2018 disebutkan salah satunya untuk membiayai berbagai program pemerintah terkait dengan bidang struktural dan sektoral, seperti bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan infrastruktur.

Utang ini berasal dari pinjaman luar negeri yang berasal dari kreditur multilateral. Biasanya pinjaman multilateral ini biayanya relatif lebih murah dibandingkan dengan pinjaman komersial.

Di samping itu juga, pinjaman ini juga memiliki lebih banyak keuntungan seperti adanya alih teknologi serta sharing knowledge dan expertises.

Sedangkan utang yang berasal dari SBN, dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan, mengembangkan pasar keuangan melalui pendalaman pasar modal di Indonesia.

Berbagai literatur dan kajian menyebutkan bahwa pasar keuangan yang berkembang pesat di suatu negara akan sangat berperan dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara tersebut, melalui kontribusinya terhadap komponen-komponen pembentuk PDB.

Pengembangkan pasar keuangan secara inklusif melalui penjualan SBN ritel ke masyarakat, selain untuk mengajak masyarakat agar sadar berinvestasi juga untuk mendukung proyek pembangunan nasional secara langsung.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menganggap jumlah utang pemerintah yang tembus Rp 4.000 triliun masih merupakan warisan atau utang yang diambil di masa lalu.

Utang pemerintah per Februari 2018 telah tembus Rp 4.034,8 triliun atau naik 13,46% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dengan angka tersebut maka rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 29,24%.

Darmin mengatakan rasio utang pemerintah yang sebesar 29,24% tersebut masih rendah dibandingkan dengan negara berkembang yang setara dengan Indonesia, seperti Malaysia, Brasil, Thailand, dan Vietnam.

“Kalau dibilang 29% itu kan memang angka agregat, tapi angka yang lebih akurat sebenarnya berapa pembayarannya dibandingkan dengan ekspor kita itu sudah lebih spesifik gitu, berapa pembayaran utang kita, jangan lupa pembayaran utang kita itu memang utang masa lalu ya pembayarannya cukup besar, sehingga beberapa waktu kita itu sempat membayar utang lebih besar dari pinjem utang,” kata Darmin di Komplek Istana, Jakarta.

Darmin mengungkapkan rasio utang terhadap PDB juga merupakan indikator yang digunakan seluruh negara di dunia. Rasio

Rasio utang negara yang ekonominya setara dengan Indonesia, seperti Vietnam sebesar 63,4%, Thailand sebesar 41,8%, Malaysia sebesar 52,7%, Brasil sebesar 81,2%, Nikaragua sebesar 35,1%, dan Irlandia sebesar 72,8%.

Dia menjelaskan, rasio utang Indonesia yang sebesar 29,2% juga masih sangat kecil dibandingkan dengan Jepang yang sudah mencapai 200%. Risikonya juga lebih besar Jepang meskipun kepemilikannya didominasi oleh masyarakatnya.

“Kita tidak melihat, tidak pernah merasa kesulitan untuk membayar bunga dan jatuh temponya berjalan saja dengan baik, itu BI dipotong saja dari rekeningnya pemerintah di sana, nggak ada masalah,” kata dia.

Sumber : Detik

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s